DPRD Sulsel Instruksikan Penangguhan Total PLTSa Tamalanrea: Perlawanan Warga dan Bukti Ilmiah Ungkap Maladministrasi

Di sisi lain, kritik atas rencana proyek PLTSa ini juga berkaitan dengan krisis transportasi dan emisi udara. Simulasi menunjukkan volume sampah 1.300 ton per hari akan mengerahkan ratusan armada truk sampah setiap hari yang akan meremukkan arus lalu lintas Tamalanrea yang sudah padat.

"Lebih jauh, AMDAL gagal menghitung ancaman polusi partikulat beracun seperti PM10 dan PM2,5 dari aktivitas mobilisasi massal tersebut," ujarnya, menyoroti dampak lingkungan yang lebih luas.

Prof. Anwar juga menyatakan secara ekonomi proyek ini cacat karena biaya produksi listrik dari sampah jauh lebih mahal daripada batu bara dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar. Ia menyarankan pemerintah mengembalikan orientasi pengelolaan sampah ke tingkat regional seperti kawasan Mamminasata yang telah dikaji sejak 2007, bukan mengorbankan pemukiman warga Tamalanrea dengan proyek yang berisiko tinggi.

DPRD Sulsel Tuntut Transparansi dan Komitmen Mengawal ke Pusat

Selain menginstruksikan penghentian proyek secara temporer, Komisi B DPRD Sulsel secara progresif menuntut transparansi total dari korporasi. PT SUS didesak segera membuka seluruh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Feasibility Study (Studi Kelayakan) untuk dibedah secara publik, guna memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Ketidakhadiran pimpinan pengambil kebijakan dari PT SUS dalam RDP juga memicu kritik tajam dari parlemen. Pihak legislatif menilai PT SUS terkesan lari dari tanggung jawab dengan hanya mengirim staf yang tidak berwenang mengambil keputusan.

"Teman-teman PT SUS mungkin bisa melengkapi semua hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat Tamalanrea, dan kalau bisa nanti ini datang pimpinan yang bisa mengambil kebijakan dan bisa menjawab semua pertanyaan. Karena kalau bapak/ibu (staf) lagi yang datang, akan begini juga hasilnya," ujar Irma tajam, menuntut kehadiran pihak yang berkompeten.