Refleksi Peran ORMAS & OKP Terhadap 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Solusi atau Banaspati?

Intens.id, Organisasi masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah salah satu transportasi aspirasi sekaligus ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. Dalam sejarahnya di Indonesia, detenator organisasi masyarakat maupun kepemudaan ditopang oleh kondisi sosial yang kurang baik dibawah tentakel kolonialis maupun imprealisme. 

sebagaimana pemusatan dan pengendalian perdagangan (Monopoli Dagang) VOC oleh Pieter booth (1602) , perbudakan dan kerja paksa oleh Herman William Deandles (1808) , Perampasan lahan dan tanam paksa (Culturstelsel) oleh Johannes Van de Bosch (1830) dan Hak Preogratif tanpa batas (Exorbitant) yang dimiliki oleh setiap gubernur jendral Hindia Belanda untuk meligitimasi tindakan Dehumanisasi terhadap pribumi atau Hindia pada saat itu (1854).

Sehingga keinginan untuk berkelompok dan membentuk suatu organisasi adalah hal yang tidak terelakkan di Indonesia saat itu, maka perlahan lahirlah organisasi-organisasi bangsa hindia belanda (pribumi) seperti Serikat Dagang Islam di Solo (1905), Budi Utomo di Jakarta (1908), Indische Partij di Bandung (1912), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Indische Sociaal Democratische Vereeniging / ISDV di Surabaya (1914) dan beberapa organisasi lainnya.

Pada tahun – tahun tersebut dapat dikatakan Indonesia telah terkena gejala Demam Organisasi, hal demikian dapat dilihat dengan berbagai gerakan dan kelompok yang lahir serta menghimpun diri dalam organisasi telah turut mewarnai iklim politik dan mempengaruhi kondisi pemerintahan Hindia belanda. Meski memiliki metodologi, navigasi dan roda perjuangan yang berbeda, organisasi saat itu tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu merenggut kemerdekaan Indonesia dari bangsa penjajah yang berhasil dilakukan ditahun 1945.

Ironisnya, pasca kemerdekaan siklus organisasi di Indonesia bukan mengalami peningkatan dengan berbagai kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia, tetapi mulai mendapatkan faktor turbulensi kolektif serta degradasi yang tidak terkira. Hal tersebut bermuara pada beberapa organisasi yang telah kehilangan tujuan nasional setelah kemerdkaan dan mengedenpankan kepentingan sektoral sehingga memicu perpecahan diantara satu dengan yang lainnya.