Periwisata dalam Kepungan: Menggugat Paradigma ‘Kuantitas’ yang Mengabaikan Kedaulatan Lokal

Distorsi ekonomi yang mencakup gentrifikasi dan menjamurnya ekonomi bayangan (shadow economy) telah mencapai titik mengkhawatirkan. Gentrifikasi adalah proses perubahan suatu area perkotaan yang semula dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah menjadi dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, seringkali memicu kenaikan harga properti dan biaya hidup.

Kemenpar dinilai gagal mengawal regulasi bagi turis yang menyalahgunakan izin tinggal, mengubah status mereka dari wisatawan menjadi pekerja atau pebisnis ilegal. Praktik ini memicu lonjakan harga properti dan kebutuhan pokok yang tidak lagi terjangkau oleh warga lokal. Selain itu, munculnya bisnis-bisnis ilegal ini mematikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pribumi karena tidak berkontribusi pada pajak negara.

ISMEI menegaskan bahwa pariwisata yang berkualitas seharusnya menjadi akselerator multiplier effect bagi ekonomi domestik. Multiplier effect adalah efek berganda di mana setiap pengeluaran awal dalam ekonomi menghasilkan pengeluaran tambahan yang lebih besar. Namun, dengan adanya bisnis asing ilegal, aliran devisa justru tersedot kembali tanpa memberikan kontribusi nyata bagi negara.

Ironisnya, di tengah karut-marut ini, Kemenpar justru dinilai bersikap defensif. Minimnya sinergi lintas sektoral antara Kementerian Pariwisata dengan otoritas terkait, terutama Imigrasi, menjadi kelemahan fatal. Kemenpar seolah memilih untuk lepas tangan dengan dalih pengawasan orang asing bukan merupakan ranahnya.

Padahal, pariwisata tidak hanya soal menjual pemandangan, tetapi juga mencakup wewenang mengatur profil pengunjung dan perilaku mereka selama di Indonesia. ISMEI menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata seharusnya bertransformasi menjadi garda terdepan dalam merancang kebijakan pariwisata berkualitas, seperti melalui audit bisnis orang asing atau pembatasan visa yang ketat, alih-alih hanya menjadi agen promosi.