Periwisata dalam Kepungan: Menggugat Paradigma ‘Kuantitas’ yang Mengabaikan Kedaulatan Lokal

• Kemacetan kronis di jalur wisata.
• Krisis air bersih akibat penggunaan yang berlebihan.
• Tumpukan sampah yang tidak terkendali.

Kondisi ini, kata Fajar, telah mengubah wajah destinasi yang seharusnya eksklusif menjadi sekadar pariwisata massal yang menurunkan kualitas pengalaman berwisata itu sendiri.

ISMEI juga menyoroti kegagalan dalam diversifikasi destinasi. Hingga saat ini, Kemenpar dinilai masih terjebak dalam ketergantungan kronis terhadap Bali sebagai satu-satunya "wajah" pariwisata Indonesia. Destinasi-destinasi lain di tanah air, yang sebenarnya memiliki potensi budaya dan alam setara, seringkali hanya dijadikan komoditas janji promosi tanpa realisasi pembangunan infrastruktur serta aksesibilitas yang mumpuni.

Ketimpangan ini memicu kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Beban pembangunan, serta dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, justru terkonsentrasi di Bali. ISMEI mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membagi beban pariwisata secara proporsional ke daerah lain yang sebenarnya memiliki potensi, namun terabaikan.

Dalam dimensi yang lebih dalam, kritik ISMEI juga menyasar lemahnya mitigasi dampak sosial dan budaya. Sektor pariwisata seringkali dipisahkan dari upaya perlindungan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dibiarkan tumbuh liar tanpa integrasi nilai budaya setempat.

Akibatnya, wisatawan cenderung tidak lagi mengapresiasi keunikan budaya lokal, melainkan hanya sekadar menikmati fasilitas layaknya konsumen. Kondisi ini memicu akulturasi negatif, di mana norma adat terpinggirkan oleh gaya hidup turis yang kontradiktif, namun ironisnya tetap dibiarkan oleh pihak berwenang atas nama kenyamanan wisatawan.