Pungutan Sampah Gelap, Proyek PSEL Terancam?, FKH Makassar Desak Transparansi Total

Intens.id, Makassar - Krisis pengelolaan sampah di Kota Makassar kini memasuki babak baru yang kian kompleks. Di tengah status darurat lingkungan yang membayangi, perhatian publik kini tertuju pada carut-marutnya sistem pungutan iuran sampah yang dibebankan kepada warga.

Tarif resmi yang ditetapkan pemerintah kota hanya Rp15.000 per bulan untuk setiap rumah tangga, namun di lapangan, banyak warga mengeluhkan harus membayar Rp25.000, bahkan lebih, tanpa adanya rincian penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

Sorotan tajam ini datang dari Achmad Yusran, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar selisih nominal belaka. Menurutnya, ini adalah cerminan dari tata kelola yang amburadul dan merosotnya kepercayaan publik secara menyeluruh.

"Jika untuk iuran rutin sebesar Rp15 hingga Rp25 ribu saja tidak bisa dijelaskan ke mana perginya selisihnya, bagaimana kita bisa meyakinkan warga bahwa solusi jangka panjang yang digagas pemerintah akan berjalan baik dan tepat sasaran?,” ujar Yusran dalam wawancara eksklusif akhir pekan lalu, Sabtu (20/6).

Yusran menguraikan tiga aspek krusial yang saling berkaitan namun ironisnya menunjukkan kontradiksi yang mencolok dalam penanganan sampah di Kota Anging Mammiri.