Pemerintah & Neo Devide Et Impera: Probabilitas Civil War

Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang di harapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Upaya Pencegahan terhadap  stunting dalam menjemput Generasi Emas. Terlepas dari berbagai sudut pandang ekonomi, politik, maupun yang lain mengenai kebijakan  tersebut, saya melihat Makan Bergizi Gratis akan menjadikan Pemerintah sebagai Aktor Devide et Impera dan sekaligus sebagai Sumbu terhadap perang saudara di Indonesia (Detonator Civil War).

Saya melihat, Makan Bergizi Gratis seperti Proklamasi Politik yang dibungkus dengan Kebijakan dan akan membawa pengaruh perpecahan yang luar biasa ke depan. Bagaimana tidak? akibat MBG Pemangkasan dana dari beberapa sektor membentuk perpecahan di beberapa bidang yang melahirkan pengelompokan Pro & Kontra di tubuh masyarakat 

Kelompok yang Kontra terhadap MBG bersumber dari berbagai kalangan, salah satunya ialah mereka yang mengalami dampak langsung akibat pemangkasan Anggaran karena Makanan Bergizi Gratis, Penolakan juga lahir dari beberapa pengamat yang menilai MBG lebih kepada Rencana atau Aktivitas Politik belaka, bahkan sebagai panggung korupsi yang ditandai dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan sejajarannya yang terjarat kasus Korupsi Pengelolaan Tata Kelola MBG Belakangan ini.

Sedangkan Kelompok yang Pro terhadap Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang terlanjur sedang menikmati keberlangsungan Program ini dan Menilai sebagai hal yang positif, juga tak luput turut untuk melakukan upaya Defensif dalam mempertahankan keberlangsungan Makan Gizi Gratis ini, sehingga kelompok Masyarakat terbagi dan saling berbenturan satu dengan yang lainnya.

Kenyataan pahit tersebut dapat dilihat dari beberapa waktu lalu, Demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kalangan dalam menyoal penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis di Respon oleh Demontrasi tandingan yang terjadi di Kota Makassar untuk Mempertahankan keberlanjutan Makan Bergizi Gratis, Sehingga Menurut Saya Akan ada titik dimana kelompok masyarakat akan mencapai perang sipil akibat kebijakan pemerintah sendiri.