Bupati Takalar Libatkan Kemitraan Agroekologi: Wujudkan Kawasan Pendidikan Berbasis Desa dan Sinergi Agenda Nasional

Bupati Takalar Libatkan Kemitraan Agroekologi: Wujudkan Kawasan Pendidikan Berbasis Desa dan Sinergi Agenda Nasional
Ketua Kemitraan Agroekologi, Armin Salassa (kiri) berbincang dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Dg Menye (Kanan) di Makassar. (Foto: Ist)
Bacakan Artikel

Kedua, Program Desa Berketahanan Pangan, yang bertujuan memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan di tingkat lokal melalui praktik pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mitigasi emisi gas rumah kaca.

Menariknya, inisiatif lokal Takalar ini secara cerdas mengadopsi dan menyelaraskan diri langsung dengan agenda besar dari tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (melalui ProKlim), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (melalui Program Desa Berketahanan Pangan), serta Kementerian Pertanian (melalui Pertanian Cerdas Iklim).

Melalui integrasi program-program ini, desa berbasis agroekologi di Takalar akan menjadi wilayah konvergensi program nasional yang didukung penuh oleh infrastruktur gerakan lokal. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan Simpul Wilayah dan Forum Multipihak untuk Agroekologi, memastikan bahwa program-program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga tumbuh subur dengan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Perluasan Kolaborasi: Dari Provinsi hingga Balai PPI

Untuk memastikan program ini berjalan dengan regulasi yang tepat, mendapatkan dukungan teknis yang memadai, dan memiliki jangkauan yang lebih luas, Bupati Daeng Manye juga memperluas jaringan kolaborasinya. Pemerintah Kabupaten Takalar dipastikan akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan serta Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL) Wilayah Sulawesi.

Keterlibatan instansi regional dan vertikal ini dinilai krusial. DLH Provinsi akan memberikan pengawasan teknis dan dukungan kebijakan di tingkat provinsi, sementara Balai PPI dan KHL akan memperkuat fasilitasi program ProKlim di tingkat tapak serta mempercepat implementasi strategi adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Takalar. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: