Reformasi Bukan Solusi

Namun demikian, pelaksanaan hak-hak demokratis tersebut perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan etika kebangsaan, sehingga mampu menghasilkan perbaikan tata kelola pemerintahan tanpa menimbulkan instabilitas yang berpotensi merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Oleh karena itu, narasi yang mendorong penggulingan pemerintahan yang sah demi memperoleh legitimasi konstitusional melalui mekanisme demokrasi tidak dapat dipandang sebagai solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Dalam kerangka politik hukum nasional, perubahan dan perbaikan tata kelola negara seharusnya ditempuh melalui instrumen konstitusional, mekanisme demokratis, serta penguatan institusi negara, bukan melalui tindakan yang berpotensi menciptakan disintegrasi sosial maupun ketidakpastian politik.

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk merespons setiap aspirasi masyarakat secara substantif. Kehadiran negara dalam menghadapi gelombang kritik dan protes publik harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif, dialog yang konstruktif, serta komitmen yang nyata. Pendekatan senjata tidak boleh menjadi instrumen utama dalam merespons ekspresi demokrasi warga negara.