Pondasi Desa Bukan Beton, Melainkan Karakter

Filsuf Aristoteles telah mengingatkan kita sejak ribuan tahun silam: tujuan tertinggi hidup bersama dalam satu komunitas bukan sekadar agar semua orang bisa bertahan hidup, melainkan agar semua bisa menjalani hidup yang baik. Desa sebagai unit terkecil dari kehidupan berbangsa pun memiliki tugas yang sama: tidak cukup hanya menyediakan kebutuhan materi, ia wajib membentuk manusia yang berbudi luhur.

Pandangan ini tetap abadi, bahkan makin relevan di tengah arus kemajuan zaman. Desa tidak cukup hanya membangun jalan agar lancar dilalui kendaraan—ia juga harus membangun jalan kejujuran agar tidak ada yang tersesat. Desa tidak cukup hanya mendirikan balai desa yang megah—ia juga harus mendirikan benteng rasa saling percaya di antara warganya.

Sosiolog Francis Fukuyama dalam bukunya Trust menegaskan hal serupa: masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi akan jauh lebih mudah berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial. Mengapa? Karena kepercayaan menurunkan biaya konflik, mempercepat kerja sama, membuka peluang kemajuan, dan mengurangi beban pengawasan yang berlebihan. Singkatnya: kepercayaan adalah modal pembangunan yang paling berharga. Dan sayangnya, modal ini tak pernah bisa dibeli dengan uang anggaran sebesar apa pun.

Bung Hatta pun sudah memahami hakikat ini sejak masa kemerdekaan. Baginya, koperasi bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan ekonomi. Koperasi adalah sekolah pembentukan karakter: di sanalah anggota belajar jujur mencatat keuangan, belajar bertanggung jawab atas keputusan bersama, belajar menghormati suara orang lain, dan belajar mendahulukan kepentingan umum di atas keuntungan pribadi. Kemakmuran yang ditinggalkan moral hanya akan melahirkan ketimpangan yang menyakitkan. Sebaliknya, moral yang tak didukung kemandirian ekonomi akan mudah runtuh tertiup kesulitan. Keduanya harus berjalan beriringan, tak terpisahkan.

Kualitas karakter sebuah desa sebenarnya terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana, namun sering kita abaikan: Apakah kepala desa berani mengakui kesalahannya di depan warga? Apakah perangkat desa melayani semua orang tanpa membeda-bedakan kekerabatan atau kekayaan? Apakah pengurus dana desa berani menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan jujur? Apakah warga menjaga fasilitas umum seolah itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain yang boleh dirusak?