Generasi Petani Bontolojong Lawan Klaim Hutan dan Proyek BTP di Tanah Leluhur

"Saya sudah 6 generasi di sana, anakku kelak sudah generasi ke-7. Kami sudah menggarap tanah bahkan sebelum Indonesia merdeka," kata Mul, warga lainnya. Ia menuding keputusan tersebut diambil secara sepihak setelah pihak Kehutanan meminta warga menanam pohon pinus, yang kemudian diklaim sebagai dasar penetapan kawasan hutan.

"Hari ini, bahkan mereka menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan BTP. Dari awal, kami tidak pernah dilibatkan dalam proses kebijakan. Jika tanah kami dijadikan sebagai BTP, bagaimana cara kami bertahan hidup?," sambung Mul, mengutarakan kekhawatiran mendalam.

Pembangunan BTP merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menugaskan TNI Angkatan Darat untuk membangun Batalyon Pangan. Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan saat itu, menargetkan pembentukan 500 BTP di seluruh Indonesia. Dalam konteks Bontolojong, Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin menginstruksikan Komando Distrik Militer (Kodim) 1410/Bantaeng untuk melakukan langkah-langkah teknis di lapangan.

Ancaman Kekeringan dan Potensi Pelanggaran HAM

Selain kehilangan lahan garapan, warga Bontolojong juga menghadapi ancaman kekeringan. "Warga Bontolojong menggunakan sungai sebagai sumber mata air. Jika area seluas 44,91 hektar tersebut digunakan untuk keperluan militer maupun BTP, di mana warga akan mendapatkan air? Petani Bontolojong berpotensi mengalami kekeringan," jelas Edi.