Refleksi Implementasi Serapan Anggaran Pendidikan yang Miris pada Hardiknas

Sebut saja fasilitas sekolah di SMAN 5 Soppeng yang kami temui saat kunjungan kerja pengawasan APBD pada Maret 2025 lalu, membuat saya menghentikan langkah sejenak saat memasuki pintu di sambut penampakan plafon kelas yang rubuh. Kenyataan yang menyentak membuat kita berpikir tentang keamanan para siswa menjalani proses menimba ilmu di ruangan yang mengancam.

Hal seriupa kami jumpai juga pada kunjungan kerja pada april lalu di keluarahan Walennae, Kabupaten Wajo, mulai dari lantai, dinding hingga atapnya sangat memprihatinkan.

Ironis realitas yang hanya dua dari beberapa sekolah yang cukup menampar kita. Hari ini, para pejabat sibuk bicara soal transformasi digital, memaksa siswa melek kecerdasan buatan (AI). Tapi di sudut-sudut daerah, mengalami berbagai kendala, belum lagi persoalan guru honorer yang mengabdi dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk ongkos bensin sebulan.

Kesenjangan ini bukan takdir geografis. Ini adalah cerminan dari dosa kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.

Kini, di tengah hiruk-pikuk itu, pemerintah pusat meluncurkan program Sekolah Rakyat. Konsepnya menjanjikan harapan baru, negara jemput bola, memotong rantai birokrasi, dan mendekatkan akses bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan. Secara gagasan, ini sangat progresif. Ia menjawab kebutuhan mendesak untuk menghadirkan negara di titik-titik buta (blind spots) pembangunan.