Konsolidasi Gerakan Agroekologi di Makassar, Petani Sulsel Bersatu Menuju Kedaulatan Pangan dan Keadilan Agraria

Intens.id - Di tengah himpitan lonjakan harga pupuk kimia, ketergantungan benih fabrikasi, dan ancaman krisis iklim, belasan komunitas petani di Sulawesi Selatan merajut simpul gerakan agroekologi. Konsolidasi ini berlangsung dalam sebuah lokakarya di Red Corner Café, Makassar, Senin (28/9/2026), sebagai upaya membangun kekuatan kolektif menuju kedaulatan pangan dan keadilan agraria.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) bersama Kemitraan Agroekologi ini mempertemukan 15 perwakilan komunitas petani, kelompok perempuan, pemuda desa, hingga pendamping lapangan. Mereka berkumpul bukan untuk mendengarkan narasumber, melainkan untuk berbagi fakta, masalah, dan praktik baik dari wilayah masing-masing, sebagai sumber pengetahuan bersama.

Inisiatif pertanian mandiri, seperti yang telah berakar di Desa Salassae, Bulukumba melalui KSPS, menunjukkan potensi besar. Warga di sana telah mengembangkan pertanian organik, pupuk dan pestisida alami, pemuliaan benih lokal, hingga merintis jalur pasar alternatif. Namun, praktik serupa di daerah lain seringkali berjalan sporadis dan belum terhubung dalam satu jaringan yang solid.

Agroekologi sebagai Gerakan Sosial Politik

Ketua Kemitraan Agroekologi sekaligus fasilitator lokakarya, Armin Salassa, menegaskan bahwa agroekologi jauh melampaui sekadar teknik bercocok tanam tanpa bahan kimia. Menurutnya, pendekatan ini merupakan gerakan sosial politik untuk merebut kembali hak dasar petani atas tanah, air, benih, dan pengetahuan.

"Agroekologi tidak sebatas praktik pertanian, tetapi menjadi rumah bersama. Ketika berbicara agroekologi, kita bicara tentang pengetahuan, pemajuan teknologi, serta praktik yang berakar pada tradisi petani. Sistem yang adil harus menempatkan petani sebagai pelaku yang berdaulat," ujar Armin. Ia menekankan pentingnya membangun keterikatan antar-komunitas agar gerakan masyarakat sipil di akar rumput tidak mudah rapuh dan memiliki satu suara.

Kebutuhan akan peralihan pola tanam semakin mendesak. Model pertanian monokultur berbasis bahan sintetis terbukti menurunkan kesuburan tanah, mencemari sumber air, serta menggerus keanekaragaman hayati lokal. Di sisi lain, laju alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, tambang, dan proyek infrastruktur terus menyempitkan ruang gerak petani, nelayan, dan masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian iklim, yang memicu pergeseran musim tanam, bencana, dan ledakan hama, membuat petani rentan terjerat utang serta memicu keengganan generasi muda untuk bertani.

Hambatan Konsolidasi dan Keberlanjutan

Sejumlah tantangan krusial di lapangan turut dipetakan oleh para peserta konsolidasi. Burhan, salah satu perwakilan peserta, menguraikan beberapa hambatan mendasar yang membuat inisiatif lokal sulit berkembang pesat.

"Masalah utama yang kita hadapi bersama adalah tidak adanya wadah konsolidasi yang berkelanjutan. Produk dan inisiatif lokal berjalan sendiri-sendiri, kekuatan belum terhubung, dan relasi antar-lembaga sering kali masih berbasis proyek jangka pendek," ungkap Burhan. Ia menambahkan, ketergantungan pada pendampingan luar sering membuat gerakan terhenti saat program berakhir, tanpa meninggalkan perangkat pendidikan atau kelembagaan lokal yang berkelanjutan.

Burhan juga menyoroti belum adanya pemetaan kolektif dalam hal pemasaran dan regulasi yang memihak petani. Persoalan keberlanjutan ini diamini peserta lain, yang menyebut banyak program pertanian ramah lingkungan terhenti di tengah jalan karena tidak ditopang oleh regulasi daerah yang mengikat serta penguatan kapasitas komunitas secara terus-menerus.

Membangun Kekuatan Kolektif dan Rekomendasi Kebijakan

Guna mengatasi hambatan pemasaran dan permodalan, beberapa komunitas telah merintis kelembagaan ekonomi mandiri. Pengalaman pembentukan usaha bersama berbasis saham rakyat hingga pengelolaan koperasi sektor riil, seperti komoditas gula aren yang melibatkan ribuan petani, menjadi bahan pembelajaran berharga dalam forum tersebut.

Melalui konsolidasi ini, para peserta menyepakati pembentukan tim kerja bersama serta mekanisme koordinasi simpul gerakan agroekologi se-Sulawesi Selatan. Jaringan ini dirancang untuk menjalankan program kunjungan silang antarpetani (farmer-to-farmer), memperkuat skema pemasaran mandiri, serta menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan agraria berbasis hak asasi petani. Rekomendasi ini nantinya akan disodorkan kepada pemerintah daerah serta DPRD untuk dipertimbangkan.

Konsolidasi di Makassar ini menjadi pijakan awal untuk menganyam kembali jaringan yang sempat terpisah, mengubah potensi individual menjadi kecerdasan kolektif. Dengan langkah ini, komunitas petani di Sulawesi Selatan optimistis mampu menghadirkan arah baru bagi pemulihan ekologis dan kedaulatan pangan perdesaan di tengah tantangan yang semakin kompleks.