Aktivis KKRB Desak Bupati Copot Camat Bulukumpa yang Dinilai Ingkar Janji Mediasi Sengketa TK Dharmawanita

Intens.id, Bulukumba - Camat Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Irwan, S.Sos., menuai sorotan setelah dinilai tidak menepati komitmen untuk memediasi sengketa kepemilikan dan pengelolaan TK Dharmawanita.

Padahal, janji manis rencana fasilitasi pertemuan tersebut sebelumnya disampaikan langsung di hadapan massa aksi dan disaksikan Kapolsek Bulukumpa beserta sejumlah personel kepolisian.

Aktivis Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB) menilai sikap Camat Bulukumpa tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap kesepakatan yang telah disampaikan dalam dialog sekitar tiga pekan lalu.

Dalam kapasitas sebagai Koordinator aksi, Arie M Dirgantara, mengatakan pihaknya sebelumnya mendesak pemerintah kecamatan agar segera mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa.
 
" Dihadapan kami, pak camat ini berjanji akan mengagendakan perempuan usai kegiatan jambore, tapi sayangnya, camat ini tidak bisa dipegang kata-katanya", Ujar Arie.

Arie menegaskan bahwa Langkah mediasi dinilai penting untuk memperjelas status kepemilikan tanah, bangunan, serta pengelolaan TK Dharmawanita.

"Kami meminta pemerintah kecamatan memfasilitasi pertemuan seluruh pihak agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan ada kejelasan mengenai alas hak kepemilikan maupun pengelolaan bangunan tersebut," ujar Arie, pada Kamis (12/11).

Sengketa TK Dharmawanita Disorot di Tengah Bantuan Rp 520 Juta

Persoalan TK Dharmawanita ini menjadi perhatian lantaran bangunan tersebut disebut tengah mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dengan nilai sekitar Rp 520 juta.

Di sisi lain, lokasi dan bangunan sekolah itu diklaim sebagai aset Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang sejak 2000 disebut dikelola oleh keluarga Awaluddin, warga Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa.

Perbedaan klaim tersebut dinilai perlu segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun polemik berkepanjangan, terutama karena bangunan tersebut berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang tengah menerima bantuan pemerintah.

Arie mengungkapkan, saat dialog berlangsung di Kantor Kecamatan Bulukumpa, Camat Bulukumpa, Irwan disebut telah menyatakan kesediaannya untuk menjadwalkan mediasi dengan menyurati seluruh pihak yang berkepentingan usai kegiatan jambore pelayanan publik.

Namun, hingga sekitar tiga pekan setelah pertemuan tersebut, pihak kecamatan disebut belum juga menyampaikan kepastian jadwal mediasi.

Arie mengaku kembali menghubungi Camat Bulukumpa melalui pesan WhatsApp pada Rabu (11/11) untuk mempertanyakan perkembangan rencana mediasi tersebut.

Namun, jawaban yang diterimanya justru berbeda dari komitmen yang sebelumnya disampaikan dalam dialog.

Dalam pesan WhatsApp tersebut, Camat Bulukumpa mengarahkan Arie agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa.

"Tabe ke p desa maki karena dia lebih tahu dan lebih paham. Kalau kecamatan itu, Pak, harus dulu ke desa ki. Bagaimana dengan apa yang menjadi permintaanta, kalau sudah buntu mi pasti P Desa arahkan ke kecamatan begitu barangkali, Pak," demikian isi pesan WhatsApp yang dikirimkan Irwan kepada Arie pada Rabu (11/11).

Jawaban tersebut memicu kekecewaan Arie. Dia menilai Camat Bulukumpa tidak konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan di hadapan peserta aksi dan disaksikan aparat kepolisian.

"Camat Bulukumpa ini tidak bisa dipegang kata-katanya. Sebab, di hadapan kami yang disaksikan Kapolsek Bulukumpa dan anggota polisi lainnya, dia menyampaikan akan memediasi persoalan ini. Ini menjadi potensi buruk bagi pelayanan di Kantor Kecamatan Bulukumpa. Masa ada camat yang tidak bisa dipegang kata-katanya," tegas Arie.

Awaluddin Minta Bupati Evaluasi Camat Bulukumpa

Kekecewaan serupa disampaikan Awaluddin, pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah dan bangunan yang kini digunakan sebagai lokasi TK Dharmawanita.

Dia menyayangkan belum adanya realisasi mediasi oleh pemerintah kecamatan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah agar status kepemilikan dan pengelolaan aset dapat diperjelas.

Awaluddin bahkan meminta Bupati Bulukumba mengevaluasi jabatan Camat Bulukumpa karena menilai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat disaksikan oleh aparat dan Kapolsek Bulukumpa tidak dijalankan.

"Ini Camat Bulukumpa sudah seharusnya dicopot sama bupati karena tidak bisa dipegang kata-katanya. Bahkan berjanji disaksikan banyak orang, tetapi ternyata mengingkari sendiri. Tidak layak jadi camat," ujar Awaluddin.

Pihak aktivis KKRB bersama Awaluddin mengecam keras sikap Camat Bulukumpa yang dinilai ingkar janji merealisasikan rencana mediasi, berjanji akan menggelar aksi dikantor bupati sebagai desakan evaluasi camat Bulukumpa.

Mereka menilai penyelesaian melalui dialog terbuka menjadi langkah penting untuk menghindari konflik berkepanjangan sekaligus memastikan kejelasan status tanah dan bangunan TK Dharmawanita, terlebih di tengah adanya bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Hingga berita ini diterbitkan, Camat Bulukumpa Irwan yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (12/11) belum memberikan tanggapan.