Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis, Dorong Transisi Energi Bersih dan Aksi Iklim Berkeadilan

Intens.id, Jakarta - Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sepakat memperkuat kemitraan strategis dalam upaya percepatan transisi energi bersih, aksi iklim, dan pembangunan hijau yang berkeadilan. Komitmen ini ditegaskan melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Indonesia dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok, di Jakarta, Kamis (30/7/2026) lalu.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor KLH/BPLH ini mempertemukan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut konkret dari komitmen yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua kepala negara, yang menempatkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai pilar utama dalam hubungan bilateral kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Moh Jumhur Hidayat menekankan pentingnya peran krusial negara berkembang dalam merumuskan dan mengimplementasikan solusi perubahan iklim tanpa harus mengorbankan agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Jumhur, menggarisbawahi visi Indonesia.

Jumhur lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mengadopsi pendekatan baru yang holistik, mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, adaptasi terhadap dampaknya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini didukung penuh oleh pengembangan pasar karbon yang transparan, skema kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan, serta penegakan prinsip keadilan iklim yang kuat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Menyambut baik kepemimpinan dan visi Indonesia, Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok, Liu Zhenmin, menyatakan kesiapan penuh negaranya untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor teknis.

"Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di kawasan ASEAN dan di antara Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, pengembangan sistem peringatan dini bencana, penerapan ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dalam menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global," tegas Liu, menunjukkan komitmen Tiongkok untuk kolaborasi yang lebih erat.

Empat Pilar Kolaborasi Hijau Indonesia-Tiongkok

Dalam pertemuan bilateral yang produktif tersebut, kedua belah pihak berhasil menyepakati empat poin prioritas kolaborasi yang akan menjadi fokus utama kerja sama ke depan:

1. Transisi Energi Bersih yang Adil: Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai yang komprehensif, penguatan industri panel surya domestik, serta pembangunan rantai pasok industri hijau yang berkelanjutan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional masing-masing negara. Aspek keadilan ditekankan untuk memastikan transisi ini tidak meninggalkan siapapun.
2. Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi kunci. Kolaborasi akan difokuskan pada penggunaan teknologi berbasis satelit dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengembangkan sistem peringatan dini bencana yang lebih akurat dan responsif. Selain itu, teknologi ini juga akan diterapkan untuk konservasi hutan hujan tropis, optimalisasi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) guna mengatasi masalah limbah perkotaan, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang kaya di kedua negara.
3. Penguatan Kapasitas dan Tenaga Kerja Hijau: Untuk mendukung implementasi agenda hijau, kedua negara akan melakukan riset bersama, memfasilitasi pertukaran keahlian antar profesional, dan menyelenggarakan program pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang intensif. Tujuannya adalah untuk mencetak tenaga kerja profesional yang kompeten dan siap bersaing di sektor hijau, mulai dari teknisi energi terbarukan hingga ahli konservasi lingkungan.
4. Solidaritas Negara Berkembang: Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk menguatkan posisi bersama menjelang forum iklim internasional. Solidaritas ini akan berlandaskan pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), yang mengakui tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapasitas dan sejarah emisi. Kedua negara akan aktif mendorong negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun serta memfasilitasi transfer teknologi yang krusial bagi negara berkembang.

Menutup rangkaian pertemuan, Menteri Jumhur berharap bahwa kemitraan strategis yang terjalin ini dapat memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas di kedua negara. "Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi signifikan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia," pungkasnya, menandai optimisme terhadap masa depan kolaborasi Indonesia-Tiongkok.