Hutan Merdeka VII, Suara Difabel dan Hak Kelola Masyarakat Mengemuka

Intens.id - Perubahan iklim yang kian nyata, ratusan pemuda dari berbagai komunitas di Makassar memilih aksi nyatw. Mereka menanam 2026 bibit mangrove di Ekowisata Mangrove Lantebung, Makassar, pada 12-13 September 2026, sebagai benteng hidup melawan abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrem yang semakin terasa. Aksi ini merupakan bagian dari kegiatan Hutan Merdeka VII yang diinisiasi Ikatan Keluarga Lantebung (IKAL).

Mengusung tema "Mangrove Adalah Senjata Alami Melawan Perubahan Iklim", Hutan Merdeka VII, Bibit mangrove yang ditanam menjadi simbol komitmen pribadi untuk terlibat langsung dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Rangkaian acara dirancang padat, mencakup kemah, tari tradisional Pakarena Pepe, diskusi, pameran foto, panggung ekspresi, permainan, penanaman mangrove, hingga aksi bersih-bersih lingkungan. Kehadiran tari tradisional dan Pakarena Pepe juga mengingatkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga warisan budaya.

Bagi generasi muda Lantebung, perubahan iklim bukan isu yang jauh. Dampaknya sudah terasa langsung di lingkungan mereka, seperti suhu yang semakin panas, serta hasil tangkapan nelayan yang mulai berkurang. Dengan menanam mangrove, mereka memilih menjadi bagian dari solusi aktif.

Ketua Panitia Hutan Merdeka VII, Muh. Ismail, menyambut antusias puluhan komunitas dan ratusan peserta yang hadir. Ia juga mengapresiasi masyarakat Lantebung yang konsisten mendukung kegiatan para pemuda.

"Kita terus mendorong rasa kepemilikan atas mangrove yang ada di pesisir Lantebung, agar kita semua menjaga dan merawatnya," tegas Ismail.

Ekowisata Mangrove Lantebung sendiri sudah lama dikenal sebagai kawasan vital. Namun, keindahan dan fungsi ekologisnya rentan terhadap ancaman abrasi, sampah, dan tekanan pembangunan kota. Penanaman bibit dan aksi bersih dalam Hutan Merdeka VII menjadi langkah konkret untuk menjaga kawasan ini tetap lestari. Setiap bibit yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh menjadi pohon pelindung pantai, penyerap karbon, dan penyedia habitat bagi berbagai biota laut dan burung.

Sesi diskusi dalam kegiatan ini menghadirkan perspektif yang beragam. Nur Syarif Ramadhan, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, membawa isu inklusivitas dalam aksi lingkungan. Dirinya mengapresiasi panitia yang telah melibatkan.

"Kami juga turut terdampak soal iklim, namun kami masih kurang mendapatkan akses informasi agenda kegiatan seperti ini. Kami juga perlu dan bisa terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan," ujar Syarif, menekankan pentingnya akses yang setara bagi kelompok difabel.

Selain itu, Fatimah Al Batuul, Field Staff Blue Forests, berbagi pengalaman lapangan tentang rehabilitasi mangrove. Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Blue Forests hadir sebagai mitra, menunjukkan bahwa masalah perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir membutuhkan kolaborasi lintas organisasi, komunitas, dan generasi.

Direktur YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menyoroti tantangan yang lebih besar, yaitu memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi tetap menjadi subjek yang memiliki hak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.

"Hari ini tekanan terhadap wilayah pesisir semakin besar, baik karena pembangunan, perubahan iklim, maupun kebijakan yang sering kali berubah. Di sisi lain, masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan yang berlangsung turun-temurun, tetapi belum selalu diakui atau masuk dalam proses pengambilan keputusan," jelas Nirwan.

Menurut Nirwan, penguatan posisi masyarakat dari tingkat lokal menjadi kunci. Ini bisa dilakukan melalui advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan masyarakat, pendokumentasian wilayah dan praktik kelola mereka, pembangunan data, serta pembukaan ruang dialog yang lebih setara dengan pemerintah dan pihak lainnya.

"Masyarakat harus dilihat sebagai pengelola dan pemilik pengetahuan, bukan sekadar penerima manfaat. Kalau hak kelola mereka semakin kuat dan diakui, maka mereka juga akan punya posisi tawar yang lebih baik untuk menjaga ekosistem sekaligus mempertahankan sumber penghidupannya," tambahnya.

Khusus di Kota Makassar, tantangan terbesar adalah mempertahankan ruang mangrove di tengah tekanan perkembangan kota. Kawasan mangrove sering dianggap strategis untuk pembangunan, sehingga kepentingan ekologis, ekonomi, dan pembangunan bertemu di ruang yang sama.

"Pendekatannya tidak bisa hanya dengan menanam mangrove. Kita harus bicara tentang siapa yang mengelola, siapa yang menjaga, bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat, dan bagaimana ruang mangrove dilindungi dalam perencanaan kota," tegas Nirwan.

Pengalaman di Lantebung, lanjut Nirwan, menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kawasan, upaya rehabilitasi bisa lebih berkelanjutan. Yang penting bukan hanya menambah luasan mangrove, tetapi memastikan ada tata kelola yang jelas, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan ruang mangrove dalam pembangunan Kota Makassar.

Kegiatan yang diikuti puluhan komunitas dan ratusan peserta ini menjadi ruang untuk membangun kebersamaan. Kemah dan permainan menciptakan suasana akrab, sementara Panggung Merdeka memberi kesempatan anak muda mengekspresikan ide dan kepedulian terhadap lingkungan. Aksi bersih mengajak semua orang tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga kebersihan kawasan yang sudah ada.

Di tengah berbagai janji dan wacana global tentang lingkungan, Hutan Merdeka VII memilih jalan sederhana, datang, tanam, dan rawat. Akar mangrove yang kuat akan menahan ombak, daun yang rimbun akan menyejukkan iklim. Tangan-tangan muda yang menanam hari ini turut menentukan apakah napas bumi masih akan tersedia untuk generasi mendatang.