Imlek 2026 dan Horizon Filsafat: Membaca Warisan Toleransi Abdurrahman Wahid secara Filosofis

Seorang individu dapat meyakini agama yang dianutnya sebagai benar tanpa harus mengingkari hak eksistensi keyakinan lain. Dalam konteks ini, Gus Dur mencerminkan prinsip ini. Beliau tidak mengaburkan akidah, tetapi dengan tegas membedakan antara keyakinan teologis dan hak sosial warga negara. Dalam perspektif filsafat, Gus Dur memisahkan klaim metafisik dari tata kelola publik. Dalam ruang publik, yang perlu dijaga bukanlah supremasi doktrin, melainkan keadilan prosedural. Dengan demikian, perayaan Imlek menjadi momen untuk merayakan kebenaran yang beragam, tanpa harus saling mengklaim satu sama lain sebagai yang paling benar.

Dimensi Tasawuf: Melampaui Identitas Formal

Dalam khazanah tasawuf, terutama pemikiran Ibn Arabi, terdapat gagasan tentang kesatuan realitas (wahdat al-wujud) yang menyatakan bahwa keragaman adalah tajalli (manifestasi) dari Yang Esa. Cinta menjadi prinsip pengikat semesta. Tasawuf mengajarkan bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak hanya diukur dari identitas formal, tetapi juga dari kedalaman akhlak dan keluasan kasih sayang. Perspektif ini memberikan fondasi spiritual bagi toleransi. Menghormati “yang lain” bukanlah sekadar kewajiban sosial, melainkan juga ekspresi cinta Ilahi yang bekerja melalui kemanusiaan.

Gus Dur menunjukkan sensibilitas sufistik dalam banyak kesempatan, dengan humor, keluwesan, dan keberpihakannya pada kelompok minoritas, mencerminkan spiritualitas yang tidak kaku. Ia melihat manusia lebih dulu sebagai individu, sebelum berperan sebagai representasi identitas tertentu. Dalam konteks Imlek, hal ini berarti bahwa perayaan tersebut bukan hanya tentang identitas etnis Tionghoa, tetapi juga tentang pengakuan terhadap kemanusiaan dan martabat setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka.

Negara dan Etika Kebijaksanaan

Filsafat politik Islam klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Farabi, menekankan pentingnya kebijaksanaan (hikmah) dalam kepemimpinan. Negara yang ideal (al-madinah al-fadhilah) dibangun atas dasar keutamaan moral, bukan dari dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, pendekatan Gus Dur terhadap kebijakan publik—termasuk pengakuan penuh hak-hak sipil warga Tionghoa—dapat dipahami sebagai penerapan etika kebijaksanaan tersebut. Gus Dur menempatkan negara sebagai penjaga martabat seluruh warga, bukan alat hegemonik mayoritas.

Perayaan Imlek, yang kini dirayakan secara terbuka, menjadi simbol transformasi etis tersebut. Negara hadir bukan untuk menentukan iman seseorang, tetapi untuk menjamin ruang aman bagi setiap ekspresi keyakinan. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan suatu kekayaan yang harus dijaga dan dirayakan. Dengan demikian, Imlek bukan hanya menjadi perayaan bagi komunitas Tionghoa, tetapi juga menjadi milik bersama seluruh bangsa Indonesia.