Bulukumba dan Sinjai Perkuat Bukti Batas Wilayah Lewat Verifikasi Lapangan Bersama Kemendagri

Ketidakjelasan batas ini berimplikasi pada terhambatnya berbagai program pembangunan daerah yang membutuhkan data spasial yang akurat dan kepastian administrasi kewilayahan. Oleh karena itu, keberhasilan verifikasi lapangan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian RTRW.

Dalam setiap tahapan proses verifikasi, tim gabungan melakukan pencocokan yang cermat antara data administrasi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten, kondisi geografis yang riil di lapangan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar autentik penegasan batas wilayah.

Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan kejelasan batas administratif yang nantinya akan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses perencanaan pembangunan yang terarah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan persoalan ini, Bagian Pemerintahan Setda Bulukumba telah berupaya menghimpun berbagai dokumen pendukung yang dinilai dapat memperkuat posisi administrasi wilayahnya.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi peta-peta historis yang diterbitkan oleh Topdam XIV/Hasanuddin, peta blok wilayah, dokumen kependudukan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai indikator kepemilikan dan penguasaan wilayah, dokumen-dokumen historis terkait sejarah pembentukan wilayah, surat pernyataan resmi dari tokoh masyarakat setempat, dokumentasi makam leluhur warga Desa Kahayya yang memiliki nilai historis dan kultural, hingga keberadaan tugu batas daerah yang sebelumnya telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai penanda fisik.