Tinggalkan Open Dumping, DLH Makassar Genjot Data dan Edukasi Jelang Penerapan TPA Residu
Intens.id, Makassar - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah mematangkan transisi besar dalam sistem pengelolaan kebersihan kota. Mulai 1 Agustus 2026, Makassar akan resmi meninggalkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan beralih ke sistem TPA Residu.
Menyambut perubahan tersebut, DLH Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan. Agenda ini difokuskan pada penguatan sinergi dan akurasi data persampahan.
Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, mengungkapkan bahwa selama ini kelemahan utama sistem pengelolaan sampah di Makassar terletak pada pendataan yang masih manual.
"Persoalan sampah bukan hanya soal pembenahan sistem atau pemilahan, tetapi juga bagaimana kita memiliki data yang akurat. Tanpa pendataan yang baik, kita tidak tahu seberapa besar sampah yang berhasil kita kelola," ujar Helmy, Kamis (16/7/2026).
Pembenahan data ini menjadi fondasi penting bagi Pemkot Makassar untuk menyusun kebijakan lingkungan yang tepat sasaran, sekaligus menyelaraskan langkah menuju target nasional Makassar Zero Waste 2029.
Sebagai perbandingan, data pada tahun 2025 menunjukkan tingkat sampah terkelola di Makassar baru berada di angka 2 persen.
Meski berbagai gerakan sepanjang 2026 diyakini telah mendongkrak angka pengelolaan hingga mendekati 30 persen, pencapaian riil tersebut belum tergambarkan sepenuhnya karena kendala sistem pencatatan.
Melalui kebijakan TPA Residu yang berlaku mulai 1 Agustus mendatang, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa di Kecamatan Manggala nantinya hanya akan menerima sampah residu—yaitu sampah yang benar-benar tidak bisa lagi diolah atau didaur ulang.
Guna memastikan masyarakat siap memilah sampah sejak dari rumah, DLH Makassar gencar mengampanyekan program Jelajah Sampah. Program ini telah menyasar empat kecamatan dan akan segera memasuki lokasi kelima.
Antusiasme warga terbilang tinggi dengan rata-rata partisipasi mencapai 500 orang di setiap titik pelaksanaan. Gerakan aksi bersih-bersih ini juga berhasil mengumpulkan volume sampah yang cukup variatif dari beberapa wilayah yang disinggahi.
Tercatat, volume sampah yang terkumpul dari Kecamatan Tamalate mencapai 220,48 kilogram, disusul Kecamatan Panakkukang sebanyak 78 kilogram. Sementara itu, Kecamatan Bontoala mengumpulkan 65 kilogram dan Kecamatan Manggala mencatatkan 17 kilogram.
Helmy menegaskan bahwa indikator utama kesuksesan Jelajah Sampah bukanlah jumlah tonase yang terkumpul, melainkan perubahan perilaku dan kepedulian warga.
"Yang paling penting adalah mengubah cara pandang masyarakat. Kita ingin pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama, tumbuh dari lingkungan terkecil seperti RT dan RW," tegasnya.
Selain edukasi pilah sampah, program ini juga memperkenalkan konsep ekonomi sirkular yang bernilai guna. DLH berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mengarahkan pengelolaan sampah organik menjadi kompos pendukung urban farming (pertanian perkotaan).
Langkah nyata juga ditunjukkan pemerintah dengan memberikan stimulus ekonomi kepada warga kota. Bulan lalu, DLH melalui bank sampah telah membeli berbagai produk hasil olahan sampah mandiri dari masyarakat, seperti kompos basah, kompos kering, hingga kasgot (limbah budidaya maggot).
Melalui sinergi data yang kuat dan partisipasi aktif warga, Pemkot Makassar optimistis sistem TPA Residu yang mulai berjalan per 1 Agustus 2026 akan menjadi babak baru pengelolaan lingkungan yang lebih bersih dan bernilai ekonomi.