Melawan Sistem Pangan Ekstraktif, 33 Petani Perempuan Rumuskan Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis Agroekologi

Intens.id - Gerakan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan perlindungan hutan tengah bergema di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Puluhan perempuan pedesaan menjadi garda terdepan dalam merumuskan pendekatan agroekologi sebagai solusi atas sistem pangan modern yang dinilai merusak alam dan meminggirkan komunitas.

Melalui sebuah lokakarya yang bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, sebanyak 33 peserta dari berbagai desa, mayoritas perempuan, berkumpul di Balai Pendidikan Komunitas Salassae (KSPS). Bersama perwakilan pemerintah lokal dan organisasi sipil seperti Dana Mitra Tani, KSPS, Kemitraan Agroekologi, serta WALHI Sulawesi Selatan, mereka menyusun strategi untuk mempertahankan kedaulatan pangan berbasis komunitas.

Kondisi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata. Sistem pangan modern cenderung melihat tanah dan hutan sebagai komoditas semata, mendorong pertanian monokultur yang bergantung pada pupuk kimia dan benih hibrida industri. Praktik ini tidak hanya mengikis keanekaragaman hayati dan kedaulatan komunitas lokal, tetapi juga membebankan krisis lingkungan secara tidak proporsional kepada perempuan di pedesaan, yang kerap minim akses dalam pengambilan keputusan agraria.

Agroekologi, Harmonisasi dengan Alam

Sebagai respons, pendekatan agroekologi diusung sebagai sains sekaligus praktik hidup yang selaras dengan alam, bukan untuk menaklukkannya. Prinsip utamanya berakar pada pemanfaatan keragaman tanaman, daur ulang bahan organik alami, pertukaran pengetahuan antarpetani, serta pengembalian hak berdaulat petani atas tanah dan benih lokal mereka.

Dalam konteks ini, hutan tidak lagi dipandang sebagai lahan kosong yang siap diekspansi, melainkan sebagai lumbung pangan hidup yang vital dalam menjaga sistem hidrologi, memelihara pasokan mata air, dan meregenerasi kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Peran perempuan dalam ekosistem pangan sangat krusial. Mereka adalah pemulia dan penjaga benih lokal, penanam yang memahami ritme musim, pengolah hasil bumi, hingga penjaga nutrisi utama bagi keluarga. Namun, kontribusi vital ini belum sejalan dengan keterlibatan mereka dalam forum kebijakan desa maupun regional.

“Pengalaman pendampingan kami menunjukkan peran perempuan sangat menonjol baik dalam advokasi kasus tanah maupun pengelolaan pangan. Kepemimpinan mereka harus jadi fondasi gerakan ke depan,” ujar Rahmat, perwakilan WALHI Sulawesi Selatan, menyoroti realitas di lapangan.

Strategi Kedaulatan dari Pekarangan

Dalam lokakarya tersebut, para peserta memetakan tantangan dan merumuskan strategi berbasis empat pilar utama: penyelamatan hutan dan ruang kelola, perlindungan benih dan pangan lokal, perluasan praktik budidaya agroekologi, serta penataan pasar lokal berbasis ekonomi kedaulatan perempuan. Pengalaman empiris perempuan diangkat sebagai pengetahuan utama untuk memecahkan kebuntuan krisis ekologi di tingkat tapak.

Inisiatif ketahanan pangan kini diarahkan pada kemandirian lokal, tidak lagi bergantung pada pasokan benih korporasi atau pupuk subsidi yang merusak ekosistem tanah. Dari pekarangan rumah, tanaman pangan dirawat secara organik untuk menopang kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi tekanan eksploitasi terhadap kawasan hutan di sekitarnya.

Penataan rantai ekonomi lokal juga diarahkan untuk memberikan keadilan ekonomi bagi produsen perempuan. Dengan kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan ruang hidup dan pengakuan hak kelola perempuan, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan di seluruh pelosok Sulawesi dapat teruji ketahanannya dalam jangka panjang.

Konsolidasi di Salassae ini menjadi pengingat bahwa pemulihan lingkungan tidak akan pernah tercapai tanpa menempatkan keadilan gender dan kedaulatan komunitas di garis terdepan.