Aktivis Desak Audit Syariah BAZNAS Bulukumba, DPRD Diminta Gelar RDP Soal Isu Dugaan Pinjaman Dana
inten.id BULUKUMBA_Isu dugaan peminjaman dana BAZNAS Kabupaten Bulukumba kepada istri pejabat yang beredar di masyarakat menuai kecaman. Aktivis lingkungan,Andi Fatahuddin, meminta Dewan Pengawas (Dewas) melakukan audit internal dan DPRD Bulukumba segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).Andi Fatahuddin menilai isu tersebut sebagai ironi dan kegagalan berpikir jajaran BAZNAS yang diberi mandat mengelola dana umat.
"Ini ironis. Selama ini kami tidak pernah mendapat informasi bahwa BAZNAS menyediakan dana pinjaman kepada siapapun. BAZNAS itu mandatnya mengelola zakat, infak, dan sedekah, bukan lembaga peminjaman," ujar Andi Fatahuddin kepada media, Jumat (20/11/2026).
Ia meminta Dewas BAZNAS Bulukumba tidak tinggal diam dan segera melakukan audit internal keuangan kelembagaan agar isu tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Selain itu, ia juga meminta DPRD Kabupaten Bulukumba segera memanggil jajaran Dewas dan pengurus BAZNAS untuk dimintai keterangan.
"Jangan sampai isu ini dibiarkan berkembang. DPRD harus segera RDP agar semua terang," tegasnya.
Andi Fatahuddin juga menyoroti kabar beredarnya pengunduran diri Ketua BAZNAS Bulukumba. Menurutnya, jika kabar itu benar, langkah tersebut tidak menunjukkan etika kelembagaan karena dilakukan sebelum isu selesai.
"Walaupun beliau mundur dari jabatan pimpinan BAZNAS, kasus ini akan tetap kami dorong untuk menemukan titik terang," katanya.
Sebagai langkah lanjutan, pihaknya berencana menyurati DPRD Bulukumba pada Senin mendatang untuk meminta RDP resmi.
"Jika hal ini benar, Bupati Bulukumba harus memberikan tindakan tegas. Kami juga akan meminta BPK untuk segera turun mengaudit kasus ini, biar semuanya terang tanpa ada isu yang miring," jelasnya.
Andi Fathahuddin menegaskan, pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas karena BAZNAS mengelola dana dari masyarakat dan infak ASN di Bulukumba.
"Jika terbukti benar, maka ini adalah malpraktik administrasi keuangan. Dan APH harus segera mengambil langkah," pungkasnya.